Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat Tiongkok sebagai negara paling mendominasi rencana investasi asing sepanjang 2015 sebesar Rp 277,59 triliun atau 22,96% dari total izin prinsip penanaman modal asing sebesar Rp 1.208,8 triliun.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan nilai pengajuan izin prinsip Tiongkok sepanjang 2015 yang naik 67% dibandingkan tahun 2014 itu menunjukkan Indonesia merupakan negara tujuan investasi utama bagi investor dari negeri tirai bambu.
"Setahun terakhir memang investor dari Tiongkok cukup agresif yang ditunjukkan dengan pengajuan izin prinsip paling besar. Kami akan mendorong agar rencana investasi yang sudah diajukan ke BKPM dapat terealisasikan sehingga realisasi investasi dari Tiongkok dapat meningkat," kata Franky dalam rilisnya, Senin (4/1).
Franky mengaku, tantangan besar lembaganya adalah mendorong rencana investasi yang sudah dimasukkan tersebut dapat terealisasi.
Pasalnya, rasio realisasi investasi Tiongkok hanya tujuh persen lebih rendah dibandingkan negara mitra investasi lainnya seperti Jepang, Korea Selatan dan Singapura yang mencapai lebih dari 60%.
Di sisi lain, pihaknya juga memuji investasi negara tersebut karena lebih banyak terfokus di sektor infrastruktur, yang juga mendukung visi pemerintah.
Menurut data BKPM, rencana investasi terbesar yang diajukan oleh investor Tiongkok adalah sektor kelistrikan sebesar Rp150,89 triliun atau 54,36% dari total rencana investasi Tiongkok.
Diikuti oleh sektor angkutan kereta api sebesar Rp73,90 triliun (26,62%), sektor industri logam dasar Rp 16,78 triliun (6,04%), sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp13,96 triliun (5,03 %) serta sektor perdagangan sebesar Rp 9,32 triliun (3,36%).
Menurut Franky, tingginya minat investasi di sektor kelistrikan ini menunjukkan langkah agresif pemerintah untuk menawarkan potensi investasi sektor tersebut disambut baik investor.
"Kita tentu ingat, pada saat awal menjabat Presiden Jokowi sudah menawarkan potensi investasi infrastruktur, termasuk kelistrikan kepada investor Tiongkok saat menghadiri KTT APEC di Beijing," ujarnya.
Selain Tiongkok, BKPM mencatat negara lainnya yang investornya banyak mengajukan izin prinsip ke BKPM adalah Singapura Rp 203,89 triliun, Jepang Rp 100,64 triliun, Malaysia Rp 69,13 triliun, Korea Selatan Rp 60,52 triliun, dan Amerika Serikat Rp 56,31 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
