Kebijakan Ekspor Benih Lobster Dinilai Terlantarkan Pembudidaya Lokal

Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi sinyal akan membuka lagi keran ekspor benih lobster ke Vietnam.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim menilai kebijakan itu hanyalah membuat negara rugi. Dan lebih parahnya berdampak pada pembudidaya benur lokal.

Menurutnya, stok lobster di perairan Indonesia sebagian besar sudah mengalami eksploitasi berlebihan. Harusnya, kata dia, pemerintah mengupayakan pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan, ketimbang membuka kran ekspor benur.

"Upaya yang perlu dilakukan adalah pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perairan nasional," ujar Abdul saat dihubungi Kontan, Minggu (14/1).

Bahkan kebijakan ekspor benur bertentangan dengan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan atau Komnas Kajiskan.

Menurut hasil kajian Komnas Kajiskan (lihat Kepmen Stok Ikan tahun 2022), tingkat pemanfaatan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau WPP NRI sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa menjadi panduan bagi KKP dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," ujarnya.

Ia menegaskan, dengan pemerintah mengabaikan hasil kajian Komnas Kajiskan, maka KKP secara sengaja telah memberikan legalitas kepada masyarakat menangkap benih lobster secara besar-besaran.

"Hal ini bertolak belakang dengan prinsip pengelolaan sumber daya ikan berbasis kajian saintifik yang diamanahkan oleh UU 45/2009 tentang Perikanan," tegasnya.

Adapun pada tahun 2020, saat Edhy Prabowo menjabat sebagai menteri KKP terdapat ada 61 perusahaan yang disinyalir telah mengajukan izin ekspor benur lobster ke KKP.

Hal tersebut berdasarkan surat undangan kepada Direktur ke 61 perusahaan tersebut sesuai dengan bernomor B.20733/DJPT/TU.330.D1/XI/2020 tanggal 2 November 2020. Surat tersebut juga ditandatangani langsung oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Trian Yunanda.

"Nama-nama perusahaannya juga sudah beredar luas," ungkapnya.

Berikut daftar 61 perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster;

PT Samudra Bahari Sukses
PT Natura Prima Kultur
PT Royal Samudera Nusantara
PT Graha Food Indopasifik
PT Aquatic SS Lautan Rezeki
PT Setia Widara
PT Bahtera Damai Internasional
PT Indotama Putra Wahana
PT Tania Asia Marina
CV Nusantara Berseni
PT Alam Laut Agung
PT Gerbang Lobster Nusantara
PT Global Samudera Makmur
PT Sinar Alam Berkilau
PT Wirtama Mitra Mulia
UD Bali Sukses Mandiri
UD Samudera Jaya
PT Agro Industri Nasional
PT Samudra Mentari Cemerlang
PT Rama Putra Farm
PT Elok Monica Grup
CV Sinar Lombok
PT Pelangi Maritim Jaya
PT Pasopati Indo Kreasi
PT Kreasi Bahari Mandiri
PT Maradeka Karya Semesta
PT Nusa Tenggara Budidaya
PT Bima Sakti Mutiara
PT Lombok Lautan Samudra
PT Global Perikanan Nusantara
PT Maritim Maju Perkasa
PT Teladan Cipta Samudra
PT Anugrah Bina Moga
CV Guntur Jaya Perkasa
PT Dua Putra Perkasa Pratama
PT Lautan Sumber Jaya
PT Burlian Indonesia
PT Fishindo Lintas Samudra
PT Karunia Alam Laut
PT Laut Mitra Perkasa
PT Graha Pesisir Nusantara
PT Ulam Laut Melimpah
PT Sumber Yalasamudra
PT Sinar Laut Perkasa
PT Fortuna Agro Perkasa
PT Wigrha Pratama Karya
PT Bangka Maju Mandiri
PT Karya Laut Nusantara
PT Mina Jaya Wsia
PT Sagara Cipta Gemilang
PT YFIN Internasional
PT Hutama Asia Sejahtera
PT Hentry Jaya
PT Samudera Sumber Anugerah
PT Lasarus
PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera
PT Arkara Athaya Indonesia
Ketua INKOPPOL
PT Tirta Adidaya Nusantara
PT Batam Mustika Alam
PT Hartika Eka Nusantara

Untuk itu, Abdul menarik kesimpulan bahwa ekspor benur lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positifnya."Selain menghabiskan stok benur lobster yang tersisa, juga memiskinkan masyarakat pembudidaya lobster di dalam negeri," ujarnya.

"Pada akhirnya, negara buntung, pembudidaya juga terlantar. Fakta ini berkebalikan dengan semangat konstitusi yang kita sepakati bersama (baca: amanah Pasal 33 UUD 1945)," pungkasnya.