kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45913,59   -9,90   -1.07%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah targetkan tambahan 8.823 MW tahun ini, ini yang dilakukan PLN


Minggu, 09 Februari 2020 / 17:14 WIB
Pemerintah targetkan tambahan 8.823 MW tahun ini, ini yang dilakukan PLN


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penambahan 8.823 MegaWatt (MW) pembangkit pada tahun 2020 ini. Penambahan tersebut diklaim sebagai puncak dari program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW.

"Ini puncaknya, bahwa 2020 adalah puncak penyelesaian dari program 35.000 MW di mana sejumlah 8.823 MW. Kalau tidak ada aral melintang akan mencapai Commercial Operation Date (COD)," kata Rida sebagaimana keterangan tertulis yang dimuat Kementerian ESDM, Minggu (9/2).

Baca Juga: Kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 69,6 GW, PLTU masih mendominasi

Rida memproyeksikan, total pembangkit yang akan beroperasi sampai akhir tahun 2020 mencapai 15.634 MW atau sekitar 44% dari target program 35.000 MW. Selanjutnya, penambahan kapasitas pembangkit akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2029.

Pada tahun 2021 kapasitas pembangkit kembali bertambah sebesar 5.066 MW, kemudian 4.109 MW di tahun 2022 dan 3.907 MW (2023), 3.592 MW (2024), 1.275 MW (2025), 200 MW (2026), 505 MW (2027), 835 MW (2028) serta 300 MW (2029). "Setelah tahun 2020, tambahan kapasitas pembangkit dari Program 35.000 MW berangsur-angsur turun dan diharapkan semua proyek dapat diselesaikan pada tahun 2029," tambah Rida.

Perubahan target penyelesaian proyek strategis nasional tersebut tak lepas dari sejumlah kendala seperti pembebasan lahan, perizinan, isu sosial hingga pertumbuhan ekonomi makro.

"Dulu dirancang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi berkisar 7-8%. Pertumbuhan listrik bisa 1,2 kali lipat. Sementara pertumbuhan ekonomi sekarang sekitar 5%, kenyataan seperti itu. Malah pertumbuhan listrik cuma 4,5%," ungkap Rida.

Baca Juga: PGN (PGAS) akan pasok LNG untuk konversi pembangkit listrik BBM PLN

Sejalan dengan penyelesaian program 35.000 MW, Pemerintah juga akan memperbanyak pembangunan infrastruktur listrik lainnya seperti penambahan jaringan transmisi dan pengembangan Gardu Induk (GI).

Dalam lima tahun mendatang, Pemerintah menargetkan penambahan transmisi hingga 19.069 kilometer sirkuit (kms) dengan investasi mencapai US$ 7,16 miliar. Sementara untuk gardu induk, total kapasitas hingga 2024 mencapai 38.607 MVA dengan perkiraan investasi kurang lebih US$ 5,54 miliar.

Sebagai informasi, realisasi panjang transmisi pada 2019 lalu mencapai 60.102 kms. Angka ini mengalami penambahan sebesar 6.210 kms dari raihan tahun 2018 yang tercatat mencapai 53.892 kms. 

Sementara itu, hingga 2019 lalu kapasitas GI sebesar 151,136 MVA atau bertambah sebesar 17.507 MVA dari realisasi tahun 2018 sebesar 133.629 MVA.

Baca Juga: Pembangunan PLTGU Riau yang digarap Medco Power sudah capai 56% dari target

Menambah Serapan Listrik
Senada, Direktur Bisnis Regional Sulawesi & Kalimantan Syamsul Huda mengatakan bahwa penyelesaian program 35.000 MW memang memperhatikan faktor konsumsi dan kebutuhan listrik. Yang terpenting, kata Huda, saat ini sudah tak lagi ada defisit listrik.

"Indikator akhirnya kan balancing antara supply dan demand, kan tidak ada yang defisit. Percuma kita percepat, kalau demand nya nggak ada. Karena itu tugas kita bersama, PLN dan pemerintah bagaimana bisa mendorong pertumbuhan (demand) ini meningkat," jelas Huda beberapa hari lalu.

Oleh sebab itu, untuk menyerap tambahan kapasitas listrik tersebut, maka PLN membutuhkan tambahan pelanggan dan peningkatan konsumsi listrik. Dengan begitu, reserve margin yang tidak terpakai bisa diminimalisasi.

Baca Juga: Dirjen ESDM klaim virus corona belum brdampak signifikan ke sektor tambang

Saat ini, PLN tengah menjaring sektor potensial, terutama di bidang industri pengolahan dan pemurnian tambang (smelter), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

"Kalau pembangkit sudah mulai COD, pelanggannya harus sudah siap. Sehingga tidak sampai terjadi reserve margin yang berlebihan," sebutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×