Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelaku industri pakaian jadi mengeluhkan kelangkaan bahan baku kain yang mulai mengganggu aktivitas produksi, seiring dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang memicu gangguan pasokan global.
Sementara itu, permintaan dari pasar ritel masih relatif stabil.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Kecil & Menengah Indonesia (AIKMI) Muhammad Arif Nasution mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi pelaku usaha saat ini bukan hanya kenaikan harga, tetapi juga terganggunya ketersediaan bahan baku di pasar.
Baca Juga: CORE: PHK Krakatau Osaka Steel Cerminkan Tekanan Struktural Industri Manufaktur
“Permintaan di ritel masih lumayan, hanya saja produksi kami mulai bermasalah karena sulit mendapatkan kain tenun dan kain rajut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan Pengurus Perkumpulan Pengusaha Perlengkapan & Pakaian Bayi (P4B), Rudy Irawan.
Ia menyebut kain rajut jenis tetoron cotton (TC), yang merupakan campuran kapas dan polyester, kini semakin sulit diperoleh.
“PO kami tidak diproses karena pabrik rajutnya masih menunggu bahan baku dari pabrik benang,” kata Rudy.
Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban IKM Konveksi Majalaya, Deden Sudrajat, mengungkapkan pelaku industri kecil di wilayahnya juga kesulitan memperoleh benang filament jenis Drawn Textured Yarn (DTY).
Baca Juga: Periklindo Sambut Positif Rencana Insentif Kendaraan Listrik, Minta Kepastian Skema
Kondisi tersebut membuat sejumlah mesin tenun tidak beroperasi optimal.
“Mesin-mesin tenun di Majalaya semakin banyak yang menganggur karena tidak ada bahan baku,” ujarnya.
Dari sisi hulu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi, menyebut kapasitas produksi benang polyester saat ini terbatas. Akibatnya, produsen hanya mampu melayani pelanggan yang sudah loyal.
Menurutnya, bahan baku polyester seperti asam tereftalat dan ethylene glycol sebenarnya masih aman karena dapat diperoleh dari dalam negeri maupun negara non-Timur Tengah. Namun, kapasitas produksi sektor polimerisasi menurun drastis.
“Dari 1,6 juta ton kini hanya sekitar 800 ribu ton. Dari jumlah itu terbagi untuk serat pendek (PSF) dan benang filamen,” jelasnya.
Baca Juga: Brantas Abipraya Percepat Proyek Sekolah Rakyat di Kalimantan dan Minahasa
Farhan menambahkan, penurunan kapasitas tersebut dipicu oleh berhentinya operasi polimerisasi di empat perusahaan dalam dua tahun terakhir.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang menolak penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor benang filament, meski Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah menemukan indikasi praktik dumping dari China.
“Maka terlihat pemerintah lebih mementingkan impor polyester, padahal dengan konflik di Selat Hormuz ini harga impor justru semakin mahal,” ujarnya.
Ia pun meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional di tengah tekanan pasokan global dan meningkatnya ketergantungan pada bahan baku impor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













