Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi virus corona (Covid-19) berimbas dalam kepada sektor UMKM baik segi pembiayaan dan permintaan yang menurun.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerangkan, Pemerintah diketahui telah menyusun program untuk menjawab masalah pembiayaan dengan memberikan bantuan restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, subsidi pajak, serta dalam waktu dekat adanya banpres produktif untuk usaha mikro. Dari sisi permintaan, Pemerintah juga telah melakukan upaya untuk menyerap produk UMKM, dengan mengutamakan produk UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Sisi permintaan, Pemerintah berusaha untuk menyerap produk UMKM salah satu yang menjadi penting adalah Pak Presiden dalam beberapa waktu yang lalu telah memerintahkan menginstruksikan kepada kementerian untuk membeli memprioritaskan belanja produk UMKM," jelas Teten dalam peluncuran virtual Program Perluasan Pasar UMKM untuk Percepat Ekonomi Lokal, Senin (17/8).
Baca Juga: Ini upaya Perusahaan Gas Negara (PGAS) dalam mengembangkan UMKM
Adapun anggaran tahun 2020, per Juli ini disebut Teten terdapat potensi alokasi belanja pemerintah Rp 307 triliun. Untuk mengoptimalkan potensi alokasi belanja pemerintah tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah berkomunikasi insentif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang peluang-peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa melalui laman e-katalog UMKM, aplikasi Bela Pengadaan dan pengadaan langsung secara elektronik.
"Penambahan laman di e-katalog LKPP khusus UKM dilakukan sejak akhir tahun 2019 sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada UKM agar UKM dapat bermain di level yang sama tidak berhadapan langsung dengan usaha besar," imbuhnya.
Selain mengapresiasi langkah LKPP, Teten juga mengapresiasi upaya Kementerian BUMN yang ikut andil dalam memperluas pasar UMKM lewat Program Pasar Digital (PaDI). Melalui PaDI, UMKM akan mendapat kesempatan memaksimalkan belanja modal dari perusahaan-perusahaan BUMN, dengan tender mulai dari Rp 250 juta sampai Rp 14 miliar.
Luncurnya e-katalog, aplikasi Bela Pengadaan, dan PaDI menjadi angin segar tersendiri bagi UMKM. Di mana Teten menyampaikan, bahwa untuk memulihkan perekonomian nasional lantaran imbas dari pandemi Covid-19, maka sektor UMKM dulu lah yang harus pulih.
Baca Juga: Sampoerna dan Inotek tingkatkan ekonomi warga Pulogebang lewat pendampingan UMKM
"Pemerintah menyadari bahwa untuk pemulihan ekonomi nasional memang UMKM dulu yang harus pulih. Kenapa? karena 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan penyerapan tenaga kerjanya 97% karena itu maka hampir sebagian besar program pemulihan ekonomi nasional diarahkan untuk UMKM," jelasnya.
Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mendorong pelaku UMKM untuk siap dan terdaftar sebagai penyedia barang/jasa dengan mengkurasi pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, fasilitasi standarisasi global, fasilitasi dukungan akses pembiayaan, seta melakukan kegiatan onboarding UMKM dalam aplikasi laman e-katalog UMKM, aplikasi Bela Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
