Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
Beleid tersebut menyebutkan, tim kerja tersebut melakukan tugas teknis pengawasan terhadap transaksi jual beli bijih nikel antara pelaku usaha pertambangan dan smelter. Ada tujuh cakupan tugas dari tim kerja tersebut.
Pertama, memastikan harga yang digunakan dalam transaksi jual/beli bijih nikel sesuai dengan HPM. Kedua, memastikan bijih yang diperjualbelikan merupakan bijih yang ditambang dari wilayah IUP yang telah berstatus Clean and Clear serta sesuai dengan kontrak yang disepakati.
Ketiga, memberantas aktivitas traders yang merugikan bagi pelaku usaha pertambangan dan pengguna akhir bijih nikel. Keempat, memastikan perusahaan surveyor yang digunakan oleh pihak penjual dan pembeli bijih telah terdaftar di kementerian/lembaga, serta telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Kelima, memastikan perusahaan pertambangan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan tambang yang baik dalam wilayah IUP-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan perusahaan pengolahan dan pemurnian melaksanakan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, serta perdagangan yang baik.
Baca Juga: Asosiasi penambang keluhkan harga jual bijih nikel yang tak sesuai HPM
Keenam, memantau laporan kepatuhan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang disampaikan secara triwulanan oleh pelaku usaha pertambangan dan pelaku usaha pengolahan dan pemurnian. Ketujuh, memberikan rekomendasi kepada Kementerian dan Lembaga berwenang untuk memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar.
Merujuk pada lampiran beleid tersebut, pengarah tim kerja terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga terkait. Yakni Menko Marves, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sedangkan ketua tim kerja pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves. Wakil Ketua tim ini terdiri dari Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM; Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin; Dirjen Ketahanan, pewilayahan, dan akses industri internasional Kemenperin; Dirjen Perlindungan konsumen dan tertib niaga Kemendag; Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu; dan Deputi Bidang Promosi penanaman modal BKPM.
Sedangkan anggotanya terdiri dari pihak Kemenko Marves (10 perwakilan), Kementerian ESDM (10 perwakilan), Kemenperin (6 perwakilan), Kementerian perdagangan (3 perwakilan), Kemenkeu (4 perwakilan) dan BKPM (6 perwakilan).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
