Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangani kasus kematian massal ikan di Danau Toba,kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang diperkirakan mencapai 180 ton dengan taksiran kerugian diperkirakan sedikitnya Rp 2,7 miliar dengan asumsi harga ikan Rp 15.000,- per kg.
Mengutip rilis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (29/8), KKP telah menerjunkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Ikan dan Lingkungan guna menindaklanjuti kasus kematian massal ikan tersebut.
Tim Satgas yang diwakili para ahli perikanan budidaya pada Balai Perikanan Budidaya Ait Tawar (BPBAT) Jambi dan Balai Karantina Ikan Medan ini bertugas untuk mengidentifikasi sekaligus memetakan penyebab teknis dan sumber dampak atas kematian massal ikan, sekaligus memberikan arahan guna menentukan langkah-langkah yang dapat diambil.
Anggota Tim Satgas, Ahmad Jauhari menjelaskan bahwa hasil monitoring kualitas perairan dan investigasi di lapangan setidaknya ada tiga dugaan sementara penyebab kematian massal ikan tersebut yakni terjadinya penurunan suplai oksigen bagi ikan, kepadatan ikan dalam KJA yang terlalu tinggi, dan lokasi KJA terlalu dangkal, sementara dasar perairan merupakan lumpur.
Menurutnya, turunnya suplai oksigen disebabkan oleh terjadinya upwelling (umbalan) yang dipicu oleh cuaca yang cukup ekstrem dan berakibat adanya perbedaan suhu yang mencolok antara air permukaan dan suhu air di bawahnya, inilah yang mengakibatkan terjadinya pergerakan masa air dari bawah ke permukaan.
“Cuaca ekstrem telah memicu upwelling. Jadi, pergerakan massa air secara vertical ini membawa nutrient dan partikel-partikel dari dasar perairan ke permukaan, dan ini menyebabkan pasokan oksigen untuk ikan menjadi berkurang, apalagi lokasi KJA cukup dangkal dan sustratnya berumpur. Di samping itu, jika kami lihat, ternyata kepadatan ikan dalam KJA juga terlalu tinggi, sehingga sangat mengganggu sirkulasi oksigen,” jelas Jauhari.
Tim Satgas juga merekomendasikan agar untuk sementara waktu aktivitas KJA di hentikan terlebih dahulu sekitar dua bulan, agar perairan bias me-recovery kondisinya seperti semula.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta, mengungkapkan keprihatinannya atas musibah tersebut.
Slamet menyatakan bahwa kasus upwelling di perairan umum merupakan hal yang terjadi secara periodik khususnya pada kondisi cuaca ekstrim. Untuk itu, menurutnya perlu upaya yang sifatnya preventif sehingga kejadian serupa tidak menimbulkan efek kerugian ekonomi yang lebih besar.
