kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Menko luhut minta peta jalan pengembangan food estate rampung di April 2021


Jumat, 15 Januari 2021 / 10:49 WIB
Menko luhut minta peta jalan pengembangan food estate rampung di April 2021
ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta agar penyelesaian masterplan yang berisi peta jalan dan rencana aksi food estate dipercepat. Dia pun meminta agar peta jalan dan rencana aksi pengembangan food estate selesai di April 2021.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi lanjutan terkait progres Program Perhutanan Sosial dan Food Estate (FE) dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, Kamis (14/1).

Luhut mengatakan, masterplan tersebut dibutuhkan sebagai panduan yang komprehensif untuk menyatukan kegiatan dan pendanaan dari Kementerian/lembaga terkait. Luhut mengatakan, selain Provinsi Sumatera Utara, daerah yang juga dijadikan pilot project untuk food estate yaitu Kalimantan Tengah.

Baca Juga: Wilmar Group lanjutkan pendampingan agronomi secara daring ke petani

“Selain Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah sebagai daerah pengembangan food estate, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Belitung kini menjadi salah satu Wilayah Pengembangan Terintegrasi berbasis Perhutanan Sosial,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (14/1).

Dia pun menjelaskan berbagai program telah di turunkan ke berbagai kementerian/lembaga teknis terkait, dimana KLHK menjadi leading sector Kabupaten Lumajang, Kemenparekraf sebagai leading sector Kabupaten Belitung, serta Kementerian PUPR dan Kemhan sebagai leading sector Provinsi Kalimantan Tengah.

Rakor ini tak hanya membahas penyusunan rencana induk food estate, dipaparkan juga capaian kegiatan food estate yang telah dilaksanakan di Sumatera Utara, Pengembangan Wilayah Terintegrasi Berbasis Perhutanan Sosial di Lokasi Pilot Project, serta tindak lanjut arahan Presiden pada penyerahan SK Perhutanan Sosial pada tanggal 7 Januari 2021.

Menurut Luhut, pihaknya telah menyaksikan perkembangan yang positif dari lokasi food estate di Humbang Hasundutan.  Lahan di area sudah terbuka seluruhnya 200 Ha, dan 73% diantaranya sudah ditanami  tiga komoditas yaitu kentang, bawang merah serta bawang putih. 

Baca Juga: Seiring kenaikan penjualan Indofood CBP (ICBP), prospek INDF semakin membaik

"Kementan agar segera melengkapi penanaman lahan, dan menyiapkan persiapan panen terutama menyiapkan offtaker yang akan membeli hasil panen tersebut,” kata Luhut. 

Selain itu, Kementerian PUPR telah menyelesaikan reservoir dengan kapasitas 1000 meter kubik dengan konstruksi irigasi untuk area seluas 200 Ha yang akan diselesaikan pada triwulan kedua 2021. Diharapkan, bulan Juni tahun ini akses jalan food estate di area 1000 Ha dan akses menuju area 3000 Ha dapat selesai.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa sebanyak 87 bidang tanah sudah disertifikatkan di area 200 Ha, telah dilakukan survei inventarisasi di area seluas 1009,05 Ha dan teridentifikasi 474 bidang tanah, serta telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk identifikasi kepemilikan tanah. 

Baca Juga: Kementan: PP 81 tahun 2020 tentang pembiayaan petani jadi stimulus bagi petani kecil

Terkait dengan perhutanan sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Belitung telah mempersiapkan teknis pelaksanaan kegiatan sebagai Project Management Unit (PMU).

Untuk Perhutanan Sosial Lumajang terdapat 5 Subprogram, yaitu Agrosilvopastura, Agroindustri Ekowisata, Restorasi berbasis Agrikultur dan Redistribusi Lahan, dengan anggaran tahun 2021 sekitar Rp 77,5 Milyar. Sedangkan Perhutanan Sosial Belitung mempunyai 4 subprogram, yaitu Pariwisata Alam, Agroforestry, Redistribusi Lahan, serta Pemulihan Ekosistem Mangrove dengan anggaran Tahun 2021 sekitar Rp 37,2 Milyar.

Luhut juga mengatakan perlu percepatan penyusunan rancangan Perpres Peta Jalan dan Rencana Aksi Perhutanan Sosial, peningkatan kuantitas dan kapasitas pendamping Perhutanan Sosial, dan perlu menggerakkan petani untuk menggarap lahan-lahan produktif berbasis Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui dukungan UMKM.

Selanjutnya: Untuk atasi impor, Jokowi minta Kementan bangun kawasan pertanian berskala besar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×