Penghentian Insentif Mobil Listrik Dinilai Berisiko Tekan Transisi Energi

Jumat, 02 Januari 2026 / 22:31 WIB

ILUSTRASI. Ilustrasi penawaran mobil listrik baru ajang GIIAS 2025 (KONTAN/Muradi)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menghentikan insentif kendaraan listrik pada 2026 mendapat sorotan. Sejumlah menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak luas, tidak hanya pada minat konsumen, tetapi juga pada agenda transisi energi, lingkungan, dan keberlanjutan industri otomotif nasional.

Di sisi pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menerima dan membaca surat usulan insentif pajak industri otomotif 2026 yang diajukan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut Purbaya, pembahasan baru akan dilakukan setelah dokumen resmi diterima.

“Suratnya mungkin belum sampai ke saya. Saya belum baca dan belum tahu isinya. Nanti akan kami diskusikan,” ujar Purbaya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (2/1/2026).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa usulan insentif fiskal sektor otomotif, termasuk kendaraan listrik, telah dikirimkan ke Kementerian Keuangan.

Usulan tersebut disebut lebih spesifik dibandingkan kebijakan serupa pada masa pandemi Covid-19, dengan pendekatan berbasis segmentasi kendaraan, teknologi, serta tingkat kandungan dalam negeri.

Menanggapi wacana penghentian insentif, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kebijakan tersebut kurang tepat jika dilihat dari perspektif jangka panjang.

Ia menekankan bahwa nilai insentif yang dikeluarkan negara relatif kecil dibandingkan biaya ekonomi akibat kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan dari emisi transportasi.

Fabby mengingatkan, dominasi kendaraan berbahan bakar fosil akan meningkatkan beban pemulihan ekologi di masa depan. Menurutnya, pendekatan fiskal yang terlalu menekankan penghematan anggaran berisiko mengabaikan tantangan krisis iklim yang kian nyata.

Ia juga menilai pencabutan insentif PPN 10 persen berpotensi mendorong lonjakan harga kendaraan listrik, yang pada akhirnya menekan minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional.

Berdasarkan catatan IESR, satu unit mobil listrik dengan jarak tempuh sekitar 20.000 kilometer per tahun dapat mengurangi impor bahan bakar minyak hingga 1.320 liter.

Selain aspek lingkungan dan energi, Fabby menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap iklim investasi. Industri baterai nasional, yang diproyeksikan menyerap investasi hingga Rp544 triliun sampai 2060, dinilai membutuhkan kepastian kebijakan. Sejumlah produsen saat ini masih berada dalam tahap pembangunan fasilitas produksi.

Menurut Fabby, keberlanjutan insentif diperlukan untuk menjaga momentum transisi energi, memperkuat daya saing industri kendaraan listrik, sekaligus melindungi kepentingan publik atas kualitas udara yang lebih baik.