Reporter: Eldo Christoffel Rafael | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selangkah lagi regulasi Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri (Permen) turunan mengenai kendaraan listrik akan segera terbit. Para Agen Pemegang Merek (APM) pun siap mengikuti.
Demi menyiapkan masa transisi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan sosialisasi mengenai aturan tersebut ke pelaku industri. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan agar produsen otomotif bisa mempelajari regulasi maka perlu ada waktu sosialisasi.
Hal ini agar bisa menarik investor menanamkan modal menyeluruh dari komponen hingga ke produk jadi. "Rencananya pelaku industri otomotif mulai produksi kendaraan listrik pada 2022," kata Airlangga kepada Kontan.co.id, Minggu (11/8).
Baca Juga: Tata kelola kelistrikan nasional
Kemenperin menargetkan, pada tahun 2020 mendatang, sebanyak 10% dari 1,5 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri adalah golongan low carbon emission vehicle (LCEV). Kemudian, pada tahun 2025, populasi kendaraan jenis LCEV diperkirakan menembus 20% dari estimasi 2 juta mobil yang diproduksi di Tanah Air.
Target itu terus bertambah menjadi 25% ketika Indonesia memproduksi 3 juta mobil pada 2030. Akhirnya, porsi kendaraan LCEV bisa menyentuh 30% dari total produksi 4 juta unit tahun 2035.
Selain itu, Kemenperin tengah mengajak pelaku industri untuk hilirisasi biofuel (biofuel complex), yaitu industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel seperti biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur, dan lain-lain.
Baca Juga: Uji tipe kendaraan listrik bakal disorot soal baterai, kecepatan, dan isi ulang
Terkait dengan hilirisasi biofuel, saat ini pemerintah tengah serius untuk menerapkan program biodiesel 20% (B20) secara penuh di Indonesia, dan memperluas penggunaan B20 di semua kendaraan bermotor.
"Untuk bisa mencapai B100 kita perlu membangun refinery baru dan perlu waktu sekitar dua tahun," kata Airlangga
Kemudian, Kemenperin terus mendukung upaya pengembangan industri greenfuel atau bahan bakar terbarukan ramah lingkungan dari minyak sawit. Produk tersebut, meliputi green diesel, green avtur, dan green gasoline, khususnya yang berbasis teknologi proses dalam negeri.
Baca Juga: Toyota: Pemahaman masyarakat soal mobil listrik harus diperkuat
Kehadiran Perpres menjadi pertanda baik bagi pemain di industri otomotif, salah satunya Agen Pemegang Merek (APM) Toyota Astra Motor (TAM). Perpres ini menjadi payung hukum terhadap realisasi kendaraan listrik di Indonesia.
"Pada dasarnya TAM sebagai pelaku industri akan mengikuti kebijakan dari regulator, termasuk rencana elektrifikasi kendaraan ke depan," kata Executive General Manager PT Toyota Astra Motor Fransiscus Soerjopranoto ketika dihubungi Kontan.co.id, Jumat (8/8).
Ia berharap rencana elektrifikasi itu dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sebabnya, ini menjadi salah satu cara untuk menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia.
Baca Juga: Perpres Mobil Listrik terbit, Menteri Jonan: Bisa kurangi impor BBM dan langit bersih
Mengenai kendaraan berbahan bakar biodisel Soerjo sapaannya belum mau berbicara banyak. Ia menambahkan, keduanya memiliki prospek berkembang dan tantangannya sendiri-sendiri seperti dari sisi teknologi.
Menurutnya, jika ingin mempopulerkan kendaraan listrik di Indonesia menilai perlu ada manfaat lain yang bisa menarik konsumen. Misalnya biaya parkir, biaya tol, atau biaya sehari-hari lainnya yang diberi insentif.
Terkait target realisasi penjualan di kendaraan listrik ke depan, TAM belum mau membocorkan niatnya. "Yang jelas saat ini kami sudah berjualan H-EV dengan produk Camry, Alphard, dan tren penjualannya sangat bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," terangnya.
Baca Juga: Toyota sambut era mobil listrik
Sementara itu, Marketing General Manager Sokonindo Automobile (DFSK) Permata Islam menilai baik kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar biodiesel akan bisa berjalan selaras.
Perihal Perpres kendaraan listrik, menurutnya manajemen DFSK menyambut positif akan kemauan pemerintah menjalankan kendaraan ramah lingkungan.
"Namun hingga sekarang kami belum mendapat sosialisasi secara resmi tentang Perpres tersebut. Tentunya jika nanti kami mendapatkan surat Keputusan Presiden tersebut, akan kami pelajari dan diskusikan di internal kami," kata Permata.
Baca Juga: Perpres kendaraan listrik terbit, Peugeot bakal bawa mobil listrik
Sedangkan di kendaraan biodisel DFSK juga serius ikut lewat kendaraan pick-up nya. Beberapa saat lalu, DFSK bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memulai road test penggunaan bahan bakar B30 pada kendaraan bermesin diesel.
Road test penggunaan bahan bakar B30 akan mengajak DFSK Super Cab untuk menempuh jarak 50.000 kilometer (KM). Nantinya DFSK Super Cab akan melewati berbagai jenis kontur jalan, dan melihat sejauh mana efek penggunaan Solar B30.
"Untuk B20 sebelumnya sudah tidak ada masalah. Ini sekarang tinggal tunggu hasil uji B30," kata Permata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
