Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun Neraca Gas Nasional tahun 2020-2030. Dalam neraca tersebut, pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri ditaksir bakal mengalami defisit mulai tahun 2023.
Hal tersebut diprediksi bakal terjadi penghitungannya mengacu pada tren penurunan pasokan sumber gas yang ada saat ini (existing supply) dengan permintaan gas yang sudah terkontrak (contracted demand).
Skenario lainnya, jika ada tambahan pasokan dari proyek-proyek gas yang mulai berproduksi (project supply onstream) dan diiringi dengan adanya tambahan kebutuhan gas (commited demand), maka defisit akan mulai terjadi pada 2024.
Baca Juga: Kinerja bisa tertekan corona, ini rekomendasi saham Perusahaan Gas Negara (PGAS)
Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih menerangkan, defisit tersebut akan terjadi jika existing supply saat ini tidak ditunjang oleh proyek-proyek yang sekarang sudah berjalan, atau memasuki tahap rencana pengembangan alias PoD (Plant of Development).
Soerjaningsih meyakinkan, proyeksi defisit tersebut bisa diatasi jika ada tambahan pasokan gas, baik dari seluruh project supply maupun potensial supply yang beroperasi sesuai rencana.
"(Defisit) akan tertutup lagi dengan exsisting plus project supply, dari proyek-proyek gas yang onstream," jelas dia kepada Kontan.co.id, Selasa (19/5).
Lebih lanjut, Soerjaningsih bilang, paling tidak ada 30 proyek gas yang masuk ke dalam kategori project supply. Beberapa yang diproyeksikan bakal mendongkrak pasokan gas domestik itu antara lain Proyek Tangguh Train-3, Proyek Masela, dan Indonesia Deepwater Development (IDD).
"Project supply ada 30, yang saat ini sedang berjalan dan sedang persiapan. Kemudian di atas project supply ada juga potensial supply, ada sekitar 30 proyek juga," kata dia.
Secara total, Soerjaningsih mengungkapkan bahwa potensi dari proyek-proyek hulu gas tersebut bisa menyentuh sekitar 4.400 million standard cubic feet per day (mmscfd). Sementara dari sisi permintaan, kenaikannya ditaksir sekitar 300 MMscfd.
Baca Juga: SKK Migas mitigasi berkurangnya serapan pembeli gas bumi, ini penyebabnya
Menurutnya, jumlah kenaikan permintaan tersebut sejatinya tidak terlalu signifikan. Hanya saja, peningkatan kebutuhan gas juga harus diantisipasi seiring dengan kebijakan transisi ke energi yang lebih bersih. Khususnya terkait konversi energi pembangkit listrik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi gas.
"Apalagi dengan penurunan harga (gas) semakin bergairah di industri petrokimia, pupuk, metanol, dan kebutuhan kilang-kilang Pertamina," imbuhnya.
Strategi lainnya ialah dengan mengurangi porsi ekspor gas. Menurut Soerjaningsih, saat ini ekspor gas, termasuk dalam bentuk gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) tetap berlangsung lantaran masih ada kontrak.
"Setelah itu akan kami optimalkan untuk kebutuhan domestik, khususnya untuk mengisi region-region yang defisitnya besar," lanjut dia.
Masih dari sisi permintaan pasokan gas, menurut anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Jugi Prajogio, saat ini terjadi penurunan demand sebagai imbas dari pandemi virus corona (Covid-19).
Jugi membeberkan, dari sisi kelistrikan misalnya, permintaan PT PLN (Persero) turun antara 20%-70% saat masa pandemi ini. Sementara itu, demand industri terhadap gas pipa juga turun hingga 70% dan terhadap gas jenis CNG turun sampai 50%.
Sedangkan untuk segmen hotel, restoran dan kafe, permintaan gas juga anjlok sampai 70%. "Dampak covid-19, demand gas turun, saya cek dari beberapa transporter utama, gas yang diangkut turun," ungkapnya.
Baca Juga: Ini strategi Dirut baru PGN jual harga gas murah tapi laba meningkat
Jugi berharap, setelah masa pandemi Covid-19 usai, demand gas akan kembali tumbuh normal sehingga pengangkutan gas bisa lebih efisien. Meski dalam kondisi pandemi, tapi Juga menyebut bahwa pembangunan infrastruktur gas tetap bisa dilanjutkan, khususnya yang terkait dengan jaringan gas rumah tangga (jargas).
Berbicara soal infrastruktur, Pengamat Migas Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menyoroti kesiapan infrastruktur gas dalam memitigasi adanya potensi defisit gas dalam Neraca Gas Nasional 2020-2030.
"Strategi utama yabg harus dikedepankan dan segera direalisasikan adalah percepatan pembanguan infrastruktur gas, termasuk LPG, terminal penerima, fasilitas penyimpan, dan jaringan pipa transmisi-distribusi," kata Pri kepada Kontan.co.id, Selasa (19/5).
Dengan begitu, diharapkan akan dapat mendiversifikasi sumber pasokan secara lebih leluasa, baik dari produksi domestik, pengalihan ekspor, atau pun impor. "Keekonomian pengembangan lapangan gas di dalam negeri juga akan menjadi lebih baik karena lebih mudah di dalam mendapatkan pembelinya," sambung Pri.
Baca Juga: Ini penjelasan ESDM tentang aturan harga gas US$ 6 per mmbtu bagi pembangkit listrik
Di sisi lain, Soerjaningsih menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur gas memang menjadi perhatian pemerintah. Terutama untuk mendorong pemanfaatan gas domestik agar lebih optimal.
Ia membeberkan, saat ini ada sejumlah proyek infrastruktur gas yang sedang berjalan maupun sudah direncanakan pemerintah. Yakni ruas transmisi, yang terdiri dari ruas transmisi tie in WNTS - Pemping, ruas transmisi Cirebon-Semarang, dan ruas transmisi Kek Sei Mengkei -Dumai yang saat ini masih dalam tahap pengkajian.
Selain itu, ada juga rencana wilayah jaringan distribusi di 71 kabupaten/kota, juga 52 mini regasifikasi untuk mendukung proyek kelistrikan. "Ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan gas dan peningkatan kemanfaatan gas (dalam negeri)," kata Soerjaningsih.
Dari sisi infrastruktur jargas, pemerintah berencana untuk membangun 4 juta sambungan rumah (SR) dari 2020-2024. Lalu meningkat menjadi 10 juta SR hingga tahun 2030. "Bahkan sampai 2038 kita juga merencanakan sebanyak 30 juta sambungan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
