Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli
Data Kemenperin mencatat, utilisasi industri keramik nasional pada semester I-2025 hanya mampu bertahan di kisaran 70–71 persen. “Kalau pasokan gas terus terganggu, capaian ini bisa tergerus, termasuk industri pupuk yang menopang program swasembada pangan Presiden Prabowo,” ujar Febri.
Kemenperin juga menyoroti ketimpangan distribusi HGBT. Dari kebutuhan total gas industri 2.700 MMSCFD, pasokan HGBT yang tersedia hanya 1.600 MMSCFD.
Dari jumlah itu, 900 MMSCFD atau 50% dialokasikan untuk BUMN seperti PLN dan Pupuk Indonesia. Sementara itu, industri swasta yang menjadi tulang punggung manufaktur nasional justru mendapatkan porsi lebih kecil.
“Kondisi ini tidak sehat dan berpotensi mengganggu iklim usaha,” jelas Febri.
Baca Juga: SKK Migas Klaim Jawa Timur Kelebihan Pasokan Gas
Apabila pengetatan berlanjut hingga hanya 48 persen dari kebutuhan, maka 134.794 pekerja di sektor industri pengguna HGBT berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Rinciannya antara lain: industri keramik (43.058 pekerja), baja (31.434 pekerja), petrokimia (23.006 pekerja), pupuk (10.420 pekerja), kaca (12.928 pekerja), oleokimia (12.288 pekerja), dan sarung tangan karet (1.660 pekerja).
“Angka ini alarm serius. Setiap kebijakan terkait pasokan gas harus mempertimbangkan implikasi terhadap keberlangsungan usaha dan kesejahteraan ratusan ribu keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor ini,” tegas Febri.
Kemenperin mendorong adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjamin pasokan HGBT yang adil antara BUMN dan swasta.
Febri menegaskan, gas bumi adalah energi strategis yang berperan penting menjaga daya saing industri nasional. Jika tidak segera diatasi, dampaknya akan merembet pada neraca perdagangan, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
